Publik Diplomasi: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil

Negara telah meluncurkan berbagai program, baik bantuan sosial, maupun program pemberdayaan. Siapa tak kenal PKH, PIP, BPJS, atau PNPM Mandiri? Siapa pula yang belum tahu MBG atau CKG? Masih banyak program lain yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak awal kepemimpinan mereka.

Bagi Presiden Prabowo, negara harus berada di depan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Tapi, seberapa jauh program pemerintah mampu menyentuh hajat hidup orang banyak? Saatnya masyarakat bicara dan negara harus mendengar. Apakah  bantuan sosial dan program pemberdayaan sudah tepat sasaran?” ujar Ketua Umum DPP Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air (Gempita) Alfonso FP.

Untuk itulah, lanjutnya, Gempita bersama Kantor Komunikasi Kepresidenen (Presidential Communication Office-PCO) berkepentingan menghadirkan kepada publik perwakilan  berbagai elemen masyarakat yang secara nyata sudah merasakan manfaat dari ragam program pemerintah. Mereka bisa siapa saja, mulai dari petani, buruh, siswa sekolah, penyandang disabilitas, hingga para lansia.

Melalui kegiatan bertajuk “Publik Diplomasi: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil” diharapkan masyarakat sebagai penerima manfaat program pemerintah, dapat menyampaikan pendapat atau testimoninya.

“Masyarakat butuh bantuan para pihak, terutama kalangan media massa, termasuk para influencer di media sosial. Bila masih ada  program yang tidak tepat sasaran, apalagi bermasalah, bisa langsung diketahui,” urai Alfonso.

Tentu saja tak hanya didengar, melalui PCO sebagai representasi pemerintah, berbagai testimoni dari penerima manfaat, menjadi bahan evaluasi bagi kementerian pengampu program. Guna memastikan suara masyarakat  sampai,  acara Publik Diplomasi juga akan menghadirkan sejumlah pucuk pimpinan dari kementerian dan lembaga.

Antara lain,  Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Sosial, ⁠Menteri UMKM, ⁠Menteri Pertanian, ⁠Menteri Kesehatan, dan Menteri Ketenagakerjaan. Mereka  akan berinteraksi langsung dengan masyarakat, bahkan duduk dan makan bersama di satu meja, pada Rabu, 28 Mei 2025, di sebuah hotel di bilangan Jakarta Pusat.

Menurut Deputi 1 Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office-PCO) Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Isra Ramli, para pejabat yang dijadwalkan hadir  kementeriannya terkait langsung  program kunci  memutus kemiskinan di Indonesia.

“Melalui bantuan pemerintah, pendidikan, kesehatan  dan  kesejahteraan yang membaik, akan membuat orang miskin hilang. Jadi  itu kuncinya, kalau ketiganya sudah diputus,  hilang  kemiskinan di Indonesia,” katanya.

Ia menegaskan dimensi program pemerintah bukan hanya melindungi atau membantu masyarakat, melainkan juga memberdayakan. Misalnya, program kesehatan gratis diberikan untuk melindungi segenap warga negara. Setelah sehat, anak-anak memiliki kesempatan mendapatkan beasiswa. Bagi orangtuanya, ada banyak program pemberdayaan, seperti hibah alat pertanian atau kemudahan mengakses permodalan.***